MELIHAT INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bertekad memberantas korupsi pada era pemerintahannya.
Ia mengibaratkan, jika ikan membusuk, maka busuknya dimulai dari kepala. Oleh karenanya, pemimpin harus menjadi contoh.
Namun, di balik tekad Prabowo untuk berantas korupsi, 52 dari 124 anggota Kabinet Merah Putih belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Padahal, LHKPN merupakan bagian dari instrumen untuk pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), karena merupakan transparansi dan akuntabilitas harta pejabat negara.
“Ya nanti akan dilengkapi,” kata Prabowo singkat di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari 124 pejabat Kabinet Merah Putih, 72 telah melaporkan LHKPN, atau sekitar 58 persen.
Sementara 52 pejabat lainnya belum memenuhi kewajiban tersebut.
Budi menjelaskan bahwa data tersebut mencakup pejabat yang telah melaporkan LHKPN secara berkala untuk tahun 2024.
Dari total 52 menteri dan pejabat setingkat menteri, 36 telah melaporkan harta kekayaannya, sementara 16 belum.
Dari 57 wakil menteri dan pejabat setingkat wakil menteri, 30 telah melaporkan LHKPN, sementara 27 belum.
Dari 15 Utusan Khusus, Penasehat Khusus, dan Staf Khusus, 6 orang telah melaporkan LHKPN, sementara 9 lainnya belum.
KPK mengapresiasi pejabat negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN dan meminta mereka yang belum melaporkan untuk segera melakukannya dalam waktu tiga bulan sejak pelantikan.
“KPK juga terbuka untuk membantu apabila dalam pengisiannya mengalami kendala. Kami mengimbau wajib lapor untuk menyampaikan data harta kekayaannya secara benar dan lengkap dalam LHKPN, sehingga kepatuhan tidak hanya soal batas waktu pelaporan, tetapi juga kebenaran dan kelengkapan atas harta atau aset yang dilaporkan,” ucap Budi. (*)
