Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi arena perdebatan panas di parlemen.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan, menghentikan MBG hanya karena polemik sumber anggaran sama saja mempertaruhkan nasib jutaan anak sekolah yang selama ini menggantungkan asupan harian dari program tersebut.
Ali menyebut, penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk MBG telah menjadi kesepakatan antarfraksi DPR pada 2025.
Baginya, yang lebih penting bukan memperdebatkan sumber dana, melainkan memastikan pengawasan ketat agar program tepat sasaran.
“Kalau dihentikan, sadar tidak berapa banyak anak yang akan kekurangan? Orangtua juga makin terbebani,” ujarnya di Pandeglang, Banten.
Namun, Fraksi PDI-P melihat persoalan ini dari sudut berbeda.
Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati menegaskan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp 769 triliun adalah mandatory spending 20 persen dari total belanja negara Rp 3.842 triliun.
Di dalamnya sudah termasuk alokasi MBG sebesar Rp 223,5 triliun.
Artinya, menurut Esti, dana MBG tidak menambah porsi anggaran pendidikan, melainkan diambil dari jatah 20 persen tersebut.
“Tidak menjadi 30 persen. Tetap 20 persen, hanya saja di dalamnya ada MBG,” tegasnya.
PDI-P khawatir, bila terlalu banyak program non-pendidikan inti dimasukkan, kualitas pembiayaan sektor pendidikan bisa tergerus.
Di sinilah titik krusialnya: apakah MBG bagian integral dari ekosistem pendidikan atau justru membebani postur anggaran yang semestinya difokuskan pada peningkatan mutu belajar?
Secara kebijakan, MBG memang ditujukan untuk mendukung kesiapan belajar siswa melalui pemenuhan gizi.
Namun secara fiskal, pergeseran alokasi dalam porsi tetap 20 persen membuka ruang perdebatan: apakah ruang fiskal pendidikan cukup longgar untuk menanggung program sebesar itu tanpa mengorbankan sektor lain seperti infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, atau beasiswa?
Perdebatan ini bukan sekadar soal angka, melainkan prioritas. Publik kini menunggu transparansi detail penggunaan Rp 223,5 triliun tersebut, efektivitas distribusi MBG, serta evaluasi dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya postur APBN—melainkan masa depan generasi penerus.
