Kebijakan pemerintah mengubah skema alokasi Dana Desa 2026 memicu gelombang protes dari sejumlah kepala desa di berbagai daerah. Mereka mengeluhkan anggaran desa yang selama ini digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kini menyusut drastis setelah sebagian besar dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Sejumlah pemerintah desa mengaku dana yang diterima turun tajam dibanding tahun sebelumnya. Ada desa yang sebelumnya memperoleh hampir Rp1 miliar, namun pada 2026 hanya menerima sekitar Rp300–400 juta. Penurunan tersebut membuat ruang fiskal desa semakin sempit untuk membiayai pembangunan jalan, saluran irigasi, bantuan masyarakat miskin, penanganan stunting, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Kondisi ini memunculkan kritik dari para kepala desa. Mereka mempertanyakan mengapa desa harus menanggung beban pengurangan anggaran yang begitu besar ketika kebutuhan masyarakat masih sangat tinggi. Tak sedikit yang khawatir pembangunan desa akan melambat karena prioritas anggaran bergeser ke program nasional pembentukan Kopdes Merah Putih.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penguatan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi membangun ekonomi desa melalui koperasi modern yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menyatakan skema pendanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Meski demikian, polemik terus berkembang. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, muncul pertanyaan yang ramai diperbincangkan: apakah pengurangan Dana Desa demi mendukung program Kopdes merupakan langkah yang tepat, atau justru berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan dasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga?
