Kematian KD, pria yang diduga mencuri dua ekor ayam di Tabanan, Bali, setelah menjadi korban pengeroyokan massa, kembali memantik perdebatan mengenai rasa keadilan. Peristiwa itu bukan hanya mengakhiri hidup seorang ayah, tetapi juga meninggalkan seorang anak yang kini harus tumbuh tanpa sosok ayah. Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pengeroyokan tersebut dan menegaskan bahwa dugaan pencurian tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk melakukan aksi main hakim sendiri.
Peristiwa itu kemudian memunculkan perbandingan yang ramai disuarakan publik. Di satu sisi, seorang terduga pencuri ayam kehilangan nyawa dan meninggalkan anak yatim. Di sisi lain, dalam berbagai kasus korupsi, para pelaku memang diproses secara hukum, namun keluarga mereka tidak otomatis kehilangan harta atau ikut menjalani hukuman. Aset yang masih sah menurut hukum tetap dapat dinikmati keluarga, sedangkan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana dapat disita negara sesuai putusan pengadilan.
Kontras inilah yang menjadi bahan kritik di ruang publik. Banyak yang mempertanyakan mengapa pelaku kejahatan bernilai kecil bisa menghadapi kekerasan yang berujung kematian, sementara kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar tidak menimbulkan konsekuensi serupa terhadap keluarga pelaku. Perbandingan tersebut mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap rasa keadilan, meski secara hukum kedua jenis perkara memiliki mekanisme dan konsekuensi yang berbeda.
Kasus KD juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum merupakan kewenangan aparat, bukan massa. Tindakan main hakim sendiri tidak hanya merenggut nyawa seseorang, tetapi juga melahirkan korban lain, termasuk anak yang kehilangan orang tuanya. Di saat yang sama, tuntutan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara lebih tegas, termasuk melalui pemiskinan koruptor dan penyitaan aset hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum, terus menjadi aspirasi yang kerap disuarakan masyarakat.
