JAKARTA — Tensi di ibu kota mendadak mendidih. Tepat setelah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan komplotannya dijebloskan ke sel tahanan atas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung bermanuver dahsyat. Tak main-main, sebanyak 20.980 prajurit tempur TNI Angkatan Laut (TNI AL) dikerahkan besar-besaran ke DKI Jakarta pada Selasa (3/11/2026).
Sinyal genting ini diperkuat oleh pernyataan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Yayan Sofiyan, yang membeberkan bahwa pergeseran pasukan raksasa ini dieksekusi berdasarkan instruksi Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Mohon izin melaporkan rencana pengerahan pasukan penebalan pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta,” ujar Yayan.
Pada tahapan awal, ribuan pasukan elit dari berbagai satuan seperti Korps Marinir, Koarmada, hingga pangkalan TNI AL dari Jawa dan Lampung, digeser masuk ke ibu kota menggunakan kapal perang (KRI) tempur dan jalur darat. Puncaknya pada tahap keempat, sebanyak 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta disiagakan penuh dan siap digerakkan sewaktu-waktu.
“Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” tegasnya.
Manuver militer berskala masif ini tak pelak memicu rumor liar di tengah badai skandal yang mengguncang tubuh Polri. Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas merespons situasi ini dengan dalih pengamanan rutin.
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” kata Nas.
Anehnya, ia enggan merinci lebih jauh apa tujuan spesifik dan alasan mendesak di balik masuknya puluhan ribu prajurit tersebut di momen krusial ini.
Sementara TNI bersiaga, penyidik Bareskrim Polri terus menguliti dosa besar Listyo Cs. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi Listyo, Kadivkum Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso telah resmi dipenjara.
“Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri,” ungkap Asep.
Komplotan ini terbukti memanipulasi server Lawful Interception Management System (LIMS) pada 2025-2026 untuk menyadap Presiden dan puluhan tokoh VVIP lainnya tanpa prosedur hukum. Publik kini menanti siapa pembesar di balik layar yang menikmati data intelijen ilegal tersebut.
“Nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam harus menjelaskan atau membongkar itu semuanya. Nanti ada tahapannya,” pungkas Asep.
