Sebanyak 19 Warga Negara Indonesia (WNI) diamankan aparat keamanan Arab Saudi terkait dugaan pelanggaran hukum selama musim haji 2026.
Dugaan pelanggaran tersebut meliputi promosi layanan haji ilegal, penjualan dam yang tidak sesuai aturan, hingga pengambilan gambar perempuan warga lokal tanpa izin.
Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambary, mengatakan pihak KJRI telah mendampingi para WNI yang diperiksa melalui Tim Pelindungan Jemaah.
“Pihak KJRI melalui Tim Pelindungan Jemaah telah mendatangi kantor polisi. Saat ini, 15 orang sedang diperiksa di wilayah Khororoh dan 4 orang lainnya berada di Al-Mansyur,” ujar Yusron dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Yusron menyebut dua dari 19 WNI tersebut telah dibebaskan bersyarat karena terlibat dalam kasus berbeda.
“Keduanya terlibat dalam kasus berbeda, yakni dugaan merekam perempuan Saudi di Masjid Nabawi dan satu orang lainnya terkait penjualan dam,” tuturnya.
Untuk kasus pengambilan video tanpa izin, jemaah terkait masih diperbolehkan melanjutkan ibadah hajinya sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya. KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” kata Yusron.
Ia menjelaskan, kelanjutan proses hukum akan bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari korban.
“Kalau tidak ada tuntutan khusus, yang bersangkutan bisa kembali ke tanah air saat jadwal kepulangan. Tapi jika ada tuntutan dari korban, proses hukum berlanjut,” tegasnya.
Yusron menambahkan, status seluruh WNI tersebut masih sebagai tertuduh, sementara aparat keamanan Saudi memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti yang dapat diperpanjang hingga 20 hari bila diperlukan.
“Aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti. Jika belum lengkap, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 20 hari,” pungkas Yusron.
