Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai akan lebih optimal jika melibatkan berbagai unsur masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun mendorong agar lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok keagamaan ikut berperan dalam mendukung program tersebut, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Usulan tersebut disampaikan Gibran saat menanggapi rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, program tersebut dapat diperkuat dengan melibatkan berbagai institusi dan kelompok masyarakat.
“Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orangtua murid, semua bisa dilibatkan,” kata Gibran di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026).
Gibran menilai keterlibatan sekolah, SMK Tata Boga, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat membantu memperluas jangkauan sekaligus memperkuat pelaksanaan program MBG di daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan orangtua siswa dalam program tersebut. Menurutnya, orangtua memiliki pemahaman paling baik mengenai kebutuhan dan kebiasaan makan anak-anak mereka sehingga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan menu makanan yang disajikan.
“Jadi, semakin banyak melibatkan orang, terutama tadi ya, orangtua murid. Karena tadi yang saya undang adalah orangtua murid, itu nanti ke depan saya yakin pelaksanaannya akan lebih baik karena adik-adik kita ini kan ya ada yang picky eater, ada yang makannya banyak, makannya dikit, macam-macam,” tuturnya.
Menurut Gibran, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan orangtua dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
