Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memicu perdebatan publik mendapat tanggapan dari Penasihat Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa kebebasan berbicara dalam negara demokrasi berlaku bagi semua pihak, termasuk pemerintah yang juga memiliki hak untuk merespons maupun mengkritik pendapat masyarakat.
Menurut Hasan, prinsip kebebasan berpendapat tidak hanya memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan kritik kepada rakyat.
Ia menegaskan pernyataan Presiden Prabowo bukan ditujukan kepada wartawan, peneliti, maupun organisasi masyarakat sipil, melainkan kepada individu-individu tertentu yang dinilai memiliki agenda khusus.
Melalui penjelasannya, Hasan juga menilai masyarakat perlu terbuka terhadap kritik, sebagaimana pemerintah juga menerima kritik dari publik. Menurutnya, kebebasan berbicara merupakan hak yang berjalan dua arah dalam kehidupan demokrasi.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan bentuk kritik seperti apa yang semestinya ditujukan kepada rakyat, mengingat dalam sistem demokrasi warga negara merupakan pemegang kedaulatan yang berhak memperoleh pelayanan dari negara.
Perdebatan juga berkembang pada pertanyaan apakah kritik pemerintah kepada rakyat berkaitan dengan kewajiban sebagai warga negara, seperti kepatuhan membayar pajak atau menaati aturan. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa pemerintah terlebih dahulu harus memastikan amanah yang diberikan rakyat dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Sebagian kalangan berpendapat, apabila pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyelewengkan kepercayaan publik, maka masyarakat juga akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, termasuk membayar pajak dan mematuhi hukum.
Pandangan tersebut mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban pemerintah maupun rakyat dalam sistem demokrasi.
Polemik ini kembali memunculkan diskusi mengenai batas kebebasan berbicara dan bagaimana relasi ideal antara pemerintah dengan rakyat dalam negara demokrasi. Hingga kini, perdebatan tersebut masih terus berkembang di ruang publik.
