JAKARTA – Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2027 melonjak sekitar Rp50 triliun. Dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp139 triliun, alokasi anggaran Kemenhan dan TNI kini mencapai Rp189 triliun.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan angka tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja tertutup Komisi I DPR bersama Kemenhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
“Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun,” ujar Utut.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Panglima TNI, para kepala staf TNI, Wakil Menteri Pertahanan, serta jajaran Kemenhan.
Sjafrie mengatakan anggaran tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan tugas pertahanan negara. Menurutnya, kebutuhan pertahanan terus berkembang mengikuti dinamika situasi nasional.
“Anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, ini akan kita gunakan semaksimal mungkin,” kata Sjafrie.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran telah dibagi hingga tingkat unit organisasi, mulai dari Kemenhan, Mabes TNI, hingga Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
TNI Juga Tangani Bencana
Dalam rapat tersebut, Utut turut mengapresiasi peran TNI dalam menangani berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, setelah fase tanggap darurat selesai, pekerjaan besar berikutnya adalah rehabilitasi dan pembangunan kembali wilayah terdampak.
“Kita semua sudah bergotong royong, yang masih menjadi pekerjaan terbesar kita Pak Menhan adalah rehabilitasi, yaitu membangun kembali apa-apa seperti semula,” jelas Utut.
Sjafrie menambahkan, Kemenhan dan TNI telah mengerahkan kemampuan untuk membantu penanganan karhutla. Indonesia juga mendapat bantuan dari sejumlah negara sahabat sebagai bagian dari kerja sama pertahanan yang telah dibangun Kemenhan.
