JAKARTA – OTT KPK yang menyeret sejumlah pihak dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor membuat sorotan mengarah ke Kementerian ATR/BPN. Di tengah proses hukum tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan roda pelayanan pertanahan tidak akan berhenti.
Nusron mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan akan mengikuti seluruh tahapan yang berjalan.
“Kami menghormati apa yang diproses oleh APH dalam hal ini KPK, kami juga akan mengikuti proses yang ada,” ujar Nusron, Jumat (18/9/2026).
Ia juga meminta jajaran ATR/BPN tetap solid dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa.
“Insyaallah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, pelayanan 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal, kami sudah committed untuk melakukan beberapa inovasi dan perubahan,” katanya.
Sebelumnya, KPK menangkap dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait proses pembangunan HGB di Kabupaten Bogor.
KPK menyebut empat tersangka di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Mereka yakni Arif Sugianto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Selain empat pihak tersebut, KPK juga menetapkan sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak swasta sebagai tersangka. Dalam perkara ini, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar.
Meski perkara tersebut menyeret sejumlah pihak yang disebut memiliki hubungan dengan dirinya, Nusron sendiri dalam informasi yang disampaikan tersebut tidak disebut sebagai tersangka. Proses hukum KPK masih berjalan untuk mengusut dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB tersebut.
Nusron menegaskan, proses hukum tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan ATR/BPN kepada masyarakat. Kementeriannya tetap akan menjalankan pelayanan pertanahan sekaligus melanjutkan sejumlah inovasi dan perubahan yang telah direncanakan.
