JAKARTA — Polemik seputar keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus menggelinding di Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul gugatan yang dilayangkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana (Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026).
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung dengan sidang pendahuluan yang telah digelar pada 21 September 2026, spekulasi mengenai masa depan kursi Wakil Presiden RI perlahan mencuat.
Gugatan ini mendalilkan dugaan ketiadaan atau ketidakabsahan ijazah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran, yang menjadi syarat mutlak dalam pencalonan. Menanggapi polemik ini, pihak Gibran sejauh ini dinilai memilih sikap bungkam.
Pegiat politik Arif Wicaksono bahkan menyentil Wapres lantaran dianggap menghindari isu ini dan sekadar menitipkan pembelaannya lewat narasi para pendukung yang membantah tuduhan tersebut.
Jika skenario terburuk bagi Gibran benar-benar terjadi—yaitu apabila MK mengabulkan gugatan Denny Indrayana dan menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat administratif sehingga harus didiskualifikasi—maka kursi jabatan Wakil Presiden RI akan seketika kosong.
Berdasarkan analisis politik yang berkembang, ada tiga nama kuat di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut potensial dan paling layak untuk diajukan sebagai pengganti Gibran. Ketiga figur tersebut dinilai memiliki posisi strategis, loyalitas, dan dukungan politik yang mumpuni.
Pertama, Bahlil Lahadalia. Bahlil dianggap memiliki kedekatan emosional dan rekam jejak loyalitas yang tak diragukan kepada Prabowo, serta dinilai memiliki pengaruh kuat di kabinet.
Kedua, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dinilai merepresentasikan kekuatan partai koalisi yang solid. Posisi AHY dapat menjadi langkah kompromi strategis untuk merawat keutuhan koalisi jika terjadi guncangan politik akibat kekosongan kursi Wapres.
Ketiga, Mayor Teddy Indra Wijaya. Mantan ajudan pribadi Prabowo ini disebut-sebut sebagai representasi lingkaran terdalam Presiden. Ketaatan mutlak dan pemahamannya terhadap ritme kerja Prabowo menjadikan nama Teddy masuk dalam pusaran bursa potensial, meski langkah tersebut dinilai akan sangat tidak biasa dalam konvensi ketatanegaraan.
Hingga saat ini, MK belum menjatuhkan putusan akhir terkait sengketa tersebut. Publik dan para elite politik pun masih wait and see melihat ke arah mana palu hakim konstitusi akan diketuk, yang berpotensi mengubah wajah peta politik nasional di tengah masa pemerintahan.
