JAKARTA – Center of Economics and Law Studies (Celios) menyoroti potensi kerugian negara yang fantastis akibat pemborosan makanan yang terbuang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka kerugian tersebut diperkirakan bisa menyentuh Rp1,75 triliun setiap pekannya seiring dengan masifnya target penerima manfaat yang mencapai 82,9 juta jiwa.
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, memaparkan bahwa jika pemerintah memaksakan target penerima manfaat tersebut, porsi makanan yang terbuang ke tempat sampah bisa berkisar antara minimal 86 juta hingga maksimal 175 juta porsi.
“Dan kalau potensi uangnya seperti apa, dengan skenario minimal itu adalah bisa Rp861 miliar [per minggu], dan kalau maksimal atau skenario maksimal itu adalah Rp1,75 triliun per minggu,” jelas Isnawati.
Jika merujuk pada skenario Februari 2026, Celios mencatat setidaknya terdapat 62,2 juta porsi yang terbuang atau setara Rp622 miliar setiap pekannya untuk hitungan minimal.
Melihat besarnya potensi kebocoran anggaran tersebut, Celios mendesak pemerintah untuk tidak sekadar mengejar kuantitas penerima, melainkan memprioritaskan audit terbuka, transparansi, serta evaluasi menyeluruh.
“Langkah apa yang harus diperhatikan atau diambil pemerintah? Tentunya, Celios selalu konsisten untuk ini, yaitu adalah moratorium dan reformasi total dari MBG,” tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini terus menggenjot penyaluran dana ke daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan bahwa dana yang dicairkan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan. Rinciannya, 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku dan 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan.
“Dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi,” ujar Dadan.
Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini BGN mengelola pagu anggaran senilai Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun.
Dadan memastikan bahwa 93 persen dari total anggaran jumbo sekitar Rp335 triliun tersebut disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG di seluruh provinsi, di mana perputaran uang di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir diklaim telah menyentuh angka Rp29 triliun.
