Pemerintah Malaysia menaikkan upah minimum menjadi 2.000 ringgit atau sekitar Rp8,76 juta per bulan mulai Juni 2027. Kebijakan tersebut menjadi sorotan di tengah polemik pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Di media sosial, warganet melontarkan sindiran bahwa di Indonesia, orang yang disebut tak memiliki ijazah SMA bisa digaji Rp42 juta per bulan.
Kenaikan upah minimum itu diumumkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat membentangkan Anggaran Belanja 2027 pada 9 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi lebih dari empat juta pekerja. Namun, penerapannya dikecualikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah tertentu untuk memberikan waktu penyesuaian.
Selain menaikkan upah minimum, pemerintah Malaysia juga merencanakan upah minimum 2.500 ringgit atau sekitar Rp10,95 juta per bulan bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan pekerja dan standar upah di negara tersebut.
Di Indonesia, perhatian publik justru tertuju pada polemik dokumen pendidikan Gibran. Persoalan ini mencuat setelah muncul gugatan terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden dan perdebatan mengenai kesetaraan ijazah yang digunakan Gibran. Isu tersebut memicu perbincangan luas mengenai persyaratan pendidikan bagi pejabat publik.
Sindiran mengenai gaji Rp42 juta per bulan itu menyasar posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI di tengah polemik tersebut. Angka itu merupakan bagian dari sindiran warganet, bukan data resmi mengenai penghasilan seseorang berdasarkan tingkat pendidikan. Perbandingan ini pun mempertemukan dua isu berbeda: kenaikan standar upah pekerja di Malaysia dan perdebatan mengenai kualifikasi pendidikan pejabat publik di Indonesia.
