BANDUNG — Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melontarkan pandangan menohok terkait krisis kepemimpinan di Tanah Air. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan sosok negarawan, namun ia juga mengingatkan sebuah realitas pahit: tidak semua mantan presiden otomatis layak menyandang gelar tersebut.
Hal itu disampaikan SBY saat memberikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis ke-68 FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), yang tayangannya diunggah pada Rabu (14/10/2026). Dalam pidatonya, SBY menjabarkan perbedaan mendasar antara politikus dan negarawan. Menurutnya, politikus umumnya hanya terjebak pada kepentingan jangka pendek, seperti bagaimana cara memenangkan pemilu atau mempertahankan kursi kekuasaan.
“Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati, berpikir semoga terpilih kembali. Anggota DPR, DPRD, DPD pasti berpikir terpilih kembali. Itu tidak salah, itulah politisi,” ungkap SBY dari atas podium.
Sebaliknya, SBY menegaskan bahwa seorang negarawan sejati (statesman) akan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara jauh di atas urusan politik praktis maupun golongan. Mereka dituntut memiliki visi jangka panjang yang murni untuk masa depan negara, bukan sekadar masa depan partai.
“Negarawan harus memikirkan hal-hal jauh di masa depan. Stateman itu tak harus mantan presiden. Country over party, country first. Jangan pula dibalik, jangan partai politik diutamakan sementara negara belakangan,” tegasnya.
Selain visi masa depan, SBY juga mengingatkan satu syarat mutlak bagi seorang pemimpin yang baik, yakni pemahaman mendalam tentang sejarah. Pemimpin yang buta akan sejarah bangsanya dinilai sangat rentan membawa negara jatuh ke dalam lubang kesalahan yang sama di masa lalu.
