JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah krisis asap dan sorotan publik terhadap penanganan kebakaran, posisi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut menjadi perhatian. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab kementerian yang dipimpinnya, dan bagaimana Prabowo mengevaluasi kinerja jajaran kabinetnya?
Sorotan terhadap Raja Juli menguat setelah ia tidak terlihat mendampingi Prabowo dalam rangkaian rapat penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan pada 22–24 Agustus 2026. Padahal, persoalan kebakaran hutan berkaitan erat dengan pengelolaan kawasan hutan. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ketidakhadiran Raja Juli bukan karena persoalan khusus. Menurutnya, Raja Juli sebelumnya telah turun langsung ke sejumlah daerah terdampak.
Persoalan karhutla sendiri belum bisa dianggap selesai. Pada Oktober 2026, kebakaran masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Reuters melaporkan bahwa kebakaran hutan tahun ini telah meluas, memicu peningkatan gangguan pernapasan, serta menimbulkan dampak kabut asap hingga negara tetangga. Pemerintah pun menghadapi tekanan untuk memperkuat upaya pemadaman dan penanganan dampak kebakaran.
Dalam situasi tersebut, Prabowo menghadapi tuntutan untuk memastikan setiap menteri bekerja sesuai tanggung jawabnya. Jika penanganan karhutla dinilai belum efektif, evaluasi terhadap pejabat terkait menjadi hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Prabowo berencana memecat Raja Juli karena persoalan karhutla.
Di sisi politik, Raja Juli merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pernah menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang pada pemerintahan Jokowi periode 2022–2024. Latar belakang tersebut membuat posisinya kerap dikaitkan dengan dinamika politik antara pemerintahan Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, hubungan politik itu tidak membuktikan bahwa Prabowo mempertahankan Raja Juli karena tekanan atau pertimbangan dari Jokowi.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai posisi Raja Juli bermuara pada dua hal: evaluasi kinerja dan pertimbangan politik. Jika pemerintah menilai penanganan karhutla belum memadai, publik berhak meminta penjelasan mengenai tanggung jawab dan langkah perbaikannya. Sebaliknya, jika Raja Juli tetap dipertahankan, pemerintah perlu menunjukkan hasil yang terukur dalam pengendalian kebakaran, perlindungan masyarakat dari asap, dan pencegahan kebakaran berulang. Sampai saat ini, anggapan bahwa Prabowo berada dalam dilema karena Raja Juli merupakan orang Jokowi masih merupakan analisis politik, bukan fakta yang telah dikonfirmasi.
