JAKARTA — Keluhan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menuding polemik ijazah keluarganya sebagai bagian dari ‘operasi politik’ langsung menuai serangan balik. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, merespons tajam dengan membongkar rekam jejak rezim sebelumnya yang diklaim penuh dengan manuver serupa.
Said Didu menegaskan bahwa operasi politik justru merupakan instrumen sistemik yang kerap digunakan Jokowi untuk mengatur konstelasi nasional selama memegang tampuk kekuasaan.
“Sekadar mengingatkan, minimal 18 operasi politik yang Pak Jokowi lakukan selama berkuasa,” ujar Said Didu, dikutip Sabtu (17/10/2026).
Dalam deretan catatannya, Said Didu merinci berbagai dugaan rekayasa dan intervensi, mulai dari pengubahan aturan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi demi memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka, hingga praktik politik dinasti yang memenangkan Gibran, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep di pucuk pimpinan daerah maupun partai (PSI).
Operasi politik lain yang turut disinggung meliputi tragedi KM-50, pembubaran FPI, upaya pengambilalihan kepemimpinan sejumlah partai (Golkar, PAN, Demokrat), pemenjaraan tokoh oposisi, obral jabatan BUMN untuk relawan, hingga bagi-bagi konsesi tambang.
Keluhan Jokowi soal operasi politik ini juga disorot oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Ia menilai narasi tersebut adalah dalih usang yang selalu dipakai mantan presiden saat terdesak.
“Kenapa saya nggak terkejut dan tidak heran? Karena ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kejelasan siapa aktor dan siapa penunggang gelap yang dimaksud oleh Pak Jokowi sejak 3 tahun yang lalu sudah sering diungkapkan Pak Jokowi kondisi seperti ini,” kata Ray Rangkuti, Sabtu (17/10/2026).
Ray menyimpulkan bahwa tudingan soal adanya penyerangan politik tersebut hanyalah tameng untuk menutupi kepanikan lingkaran terdekat Jokowi menghadapi gelombang desakan Hak Angket Ijazah Gibran di parlemen.
“Ini saya kira menunjukkan bahwa ada kepanikan di lingkungan Pak Jokowi terkait dengan perkembangan ijazah ini, khususnya dorongan supaya dilakukan hak angket yang hari demi hari makin membesar, dan seperti biasa kala Pak Jokowi kehabisan argumen, nah beliau akan sampaikan pernyataan seperti ini,” pungkasnya.
Polemik seputar isu ijazah dan tudingan balik terkait operasi politik ini diprediksi akan terus memanaskan suhu politik nasional, terutama di tengah tarik-ulur wacana Hak Angket di parlemen yang kian bergulir.
