JAKARTA — Runtuhnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke balik jeruji besi akibat mega-skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto tak pelak membuka kembali lembaran sejarah kelam nan panjang. Publik kembali diajak menengok ke belakang, menelusuri bagaimana seorang perwira polisi bisa menjelma menjadi ‘anak emas’ tak tersentuh dengan kekuasaan absolut di Republik ini.
Tumbangnya Listyo sesungguhnya adalah runtuhnya sebuah monumen kekuasaan yang dibangun dengan rapi selama 15 tahun terakhir bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Benih-benih hegemoni yang kerap dilabeli publik sebagai “Geng Solo” ini mulai tertanam kuat pada 2011 silam. Listyo, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 yang sebelumnya malang melintang sebagai Kapolres Pati dan Sukoharjo, mendapat promosi strategis sebagai Kapolresta Surakarta. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan Jokowi yang kala itu tengah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta bersama wakilnya, F.X. Hadi Rudyatmo.
Ujian kesetiaan dan sinergi keduanya langsung ditempa oleh api krisis saat tragedi bom bunuh diri mengguncang Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton pada September 2011. Keberhasilan Listyo menjaga stabilitas keamanan Surakarta di tengah guncangan tersebut rupanya menorehkan tinta emas di mata Jokowi.
Takdir ‘lengket’ keduanya pun berlanjut ke panggung nasional. Saat Jokowi sukses merebut kursi RI-1 pada 2014, Listyo yang saat itu baru berpangkat Komisaris Besar (Kombes) ibarat mendapat tiket fast track VIP. Pada 30 Oktober 2014, ia ditarik langsung ke jantung kekuasaan Istana Kepresidenan untuk menjadi ajudan pribadi sang Presiden.
Di posisi ring satu inilah, Listyo bukan sekadar pengawal; ia menjadi bayangan kepala negara, belajar langsung ritme pemerintahan pusat, dan membangun jaringan politik tingkat dewa yang tak dimiliki perwira seangkatannya.
Lulus dari pengabdian sebagai ajudan, langkah Listyo bak berjalan di atas karpet merah yang digelar khusus untuknya. Pangkatnya meroket tanpa hambatan yang berarti. Ia melenggang mulus menduduki posisi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, menanjak jadi Kapolda Banten, merangsek ke Kadiv Propam Polri, hingga akhirnya merebut kursi krusial Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) pada 6 Desember 2019.
Penguasaan atas penegakan hukum dan pengawasan penyidikan nasional di genggamannya menjadi pembuktian paripurna atas kapasitas sang anak emas.
Puncak dari skenario politik ini terjadi pada awal 2021. Jokowi dengan penuh keyakinan menyodorkan nama Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri ke meja DPR RI pada 13 Januari 2021, menyingkirkan jenderal-jenderal senior lainnya untuk menggantikan Idham Azis.
Hanya butuh waktu sepekan, tepatnya 20 Januari, Senayan langsung memberikan ‘stempel’ persetujuan. Pada 27 Januari 2021, Listyo resmi disumpah di Istana Negara berdasarkan Keppres Nomor 5/Polri dan Nomor 7/Polri Tahun 2021, menjadikannya Jenderal bintang empat sekaligus Kapolri ke-25.
Kala itu, Listyo berkoar menjanjikan kepolisian yang tegas, humanis, dan transparan. Ironisnya, setelah nyaris tak tersentuh selama masa rezim Jokowi, sang jenderal rupanya terlalu jemawa. Bertengger di kursi Tribrata Satu hingga nyaris dua tahun di bawah kepemimpinan Presiden baru Prabowo Subianto, Listyo kini harus menerima kenyataan pahit. Kisah manis yang dibangun sejak di Solo itu kini hancur berkeping-keping, diakhiri dengan seragam tahanan atas skandal spionase paling memalukan dalam sejarah kepolisian.
