Jumat, November 20, 2026

Baru Sah Langsung Dicap Palsu! ICW Bongkar 3 Celah UU Perampasan Aset, Harta Pejabat Jadi Aman?

Baru beberapa jam disahkan, Undang-Undang Perampasan Aset langsung dihantam kritik pedas. Indonesia Corruption Watch bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyebut aturan yang baru diketok DPR itu sebagai UU palsu, karena dinilai justru melemahkan kemampuan negara merampas harta hasil kejahatan. 

Pengesahan sendiri berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026), dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati, setelah 18 tahun regulasi ini berada di parlemen.

Celah pertama yang disorot adalah hilangnya ketentuan illicit enrichment, alias peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Klausul itu sempat dimuat dalam Pasal 5 draf awal, tapi dihapus dalam draf tanggal 16 November 2026. 

“Dengan hilangnya klausul ini, harta janggal pejabat tidak dapat dirampas selama belum ada perkara pidana yang mengaitkannya,” ulas ICW dalam catatan kritisnya. 

Artinya, harta pejabat yang melonjak tak wajar tapi belum tersangkut perkara pidana tetap aman dari jangkauan undang-undang ini. DPR punya alasan sendiri soal pencoretan itu, yakni bertentangan dengan hak asasi manusia. 

“Hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026). 

ICW menolak mentah-mentah alasan itu. 

“Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini,” kata Peneliti ICW Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). 

Peneliti ICW lainnya, Azhim, bahkan menduga DPR dan pemerintah tidak berani mengatur illicit enrichment karena khawatir kekayaan pejabat ikut tersasar. 

“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” ucap Azhim.Dua celah lain tak kalah tajam. 

Kedua, undang-undang ini tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu, karena ada ketentuan non-retroaktif dan penundaan keberlakuan, plus ambang batas mekanisme perampasan tanpa putusan pidana yang naik dari Rp100 juta pada draf 2023 menjadi Rp1 miliar dalam draf 16 November 2026. 

ICW mencontohkan perkara Soeharto yang dihentikan karena alasan kesehatan, kasus Tengku Azmun Jafar yang tidak maksimal tereksekusi, sampai kesenjangan LHKPN dan kerugian negara pada kasus Setya Novanto. Ketiga, badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden, dengan desain kelembagaan yang diserahkan ke Peraturan Presiden. 

“ICW menilai pola tersebut mengarah pada sentralisasi di bawah kekuasaan eksekutif dan berisiko melemahkan independensi pengawasan,” tegas laporan tersebut.Puan sendiri menegaskan pengesahan ini sudah sesuai prosedur dan bukan karena tekanan. 

“Tadi juga disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan. 

Tapi ICW mengingatkan pemulihan aset hasil korupsi selama ini masih rendah, terlihat dari tren vonis tahun 2024 di mana perampasan aset ke negara disebut masih berada di kisaran 4 persen dari ratusan triliun rupiah nilai kerugian. Warganet pun ramai, banyak yang kecewa karena aturan yang ditunggu 18 tahun itu justru dinilai tumpul buat menjerat koruptor kakap, sementara sebagian lain meminta publik menunggu dulu pembuktian di lapangan.

Sampai berita ini ditulis, ICW dan koalisi membuka peluang menempuh pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan menjadikan rekam ketertutupan pembahasan sebagai bagian dari bukti. Ujian sesungguhnya buat undang-undang ini baru dimulai, di ruang sidang MK dan di lapangan, saat aparat pertama kali mencoba merampas harta koruptor dengan aturan baru ini.

Recent PostView All

Follow Us

Recent Post

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.