Partai Golongan Karya (Golkar) resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, Adies Kadir, dari keanggotaan DPR RI. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, pada Minggu (31/8/2025).
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan.
Sarmuji menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan dan menjaga etika anggota dewan. Ia juga menekankan bahwa Golkar selalu menjadikan suara rakyat sebagai pegangan dalam perjuangan politik.
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sarmuji.
Lebih lanjut, ia menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa yang jatuh dalam gelombang demonstrasi. “DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambahnya.
Nama Adies Kadir ramai diperbincangkan publik usai komentarnya soal tunjangan DPR RI. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (19/8/2025), Adies sempat menyebut adanya kenaikan beberapa komponen tunjangan, termasuk tunjangan beras dan transportasi.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies.
Namun, sehari setelahnya, Adies langsung mengoreksi pernyataannya. Ia menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPR.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Kontroversi pernyataan itu tetap menimbulkan kemarahan publik di tengah gejolak protes terhadap kebijakan DPR. Golkar akhirnya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Adies dari DPR RI.
