Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Jawa Barat, Akhmad Taufiqurrahman, memaparkan rincian penggunaan anggaran tunjangan rumah jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Semula, dana yang disediakan untuk keperluan tersebut mencapai Rp14 miliar per tahun, namun atas arahan Dedi, jumlahnya dipangkas hingga kurang dari Rp13 miliar.
Pemangkasan ini tidak serta-merta mengurangi fungsi, melainkan dialihkan untuk menutup kebutuhan operasional berbagai kantor wilayah kerja gubernur.
Menurut Akhmad, dana tersebut mencakup berbagai keperluan mulai dari gaji pegawai non-ASN teknis, konsumsi tamu, pembelian bibit tanaman dan bunga, cenderamata untuk tamu resmi, hingga kebutuhan listrik, air, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas.
Seluruh alokasi bukan hanya untuk Gedung Pakuan Bandung yang biasanya digunakan sebagai rumah dinas gubernur, melainkan juga untuk empat bale lain yang dijadikan kantor wilayah kerja, yaitu Bale Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Bale Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Bale Jaya Dewata di Kota Cirebon, serta Bale Dewa Niskala di Kabupaten Garut.
Menariknya, sejak menjabat, Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak akan tinggal di Gedung Pakuan Bandung.
Ia tetap memilih menempati kediaman pribadinya di Subang, dan seluruh kebutuhan rumah tangga di sana ditanggung dengan biaya sendiri, tanpa membebani anggaran negara.
Dedi, atau yang akrab disapa KDM, juga menekankan keinginannya untuk terus memangkas anggaran rumah tangga gubernur.
Dalam rapat bersama pejabat Pemprov Jabar awal September 2025, ia menanyakan pos-pos anggaran yang bisa digeser atau ditekan.
Salah satu sorotan adalah dana natura berupa kebutuhan makan-minum dan peralatan kebersihan untuk lima kantor gubernur.
Semula alokasi untuk periode September–Desember 2025 sebesar Rp1,281 miliar, namun KDM memutuskan untuk memangkasnya menjadi Rp1,225 miliar.
“Tidak masalah jika dipangkas, karena itu memang untuk pemeliharaan kantor, bukan untuk saya pribadi,” ujar KDM menegaskan.
Dengan langkah ini, Dedi memperlihatkan sikap konsisten untuk menjaga efisiensi anggaran, sekaligus memberi contoh bahwa pejabat publik harus mendahulukan kepentingan institusi dibanding kenyamanan pribadi.
