Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi sorotan setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, sebelumnya menduga Nusron bepergian ke luar negeri ketika dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada 15 Oktober 2026. Dugaan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena ketidakhadirannya bertepatan dengan agenda pemeriksaan penyidik antirasuah.
Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian membenarkan bahwa Nusron melakukan perjalanan ke Singapura melalui Batam, lalu melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk kegiatan dinas. Nusron diketahui mengajukan penundaan pemeriksaan kepada KPK dengan alasan adanya agenda perjalanan dinas ke luar negeri.
Namun, perkembangan terbaru membantah anggapan bahwa Nusron masih berada di luar negeri. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan Nusron telah kembali ke Indonesia pada 17 Oktober 2026 melalui Pelabuhan Batam Center. Dengan demikian, informasi bahwa keberadaannya masih misterius perlu diperbarui.
Meski demikian, ketidakhadiran Nusron dalam pemeriksaan KPK tetap menjadi persoalan yang disorot. Penyidik KPK sebelumnya menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut.
