MELIHAT INDONESIA – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, yang terdiri dari IPW, KSST, MAKI, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, melaporkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan terhadap Jampidus ke KPK dilayangkan pada Senin, 10 Maret 2025.
Febrie Adriansyah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi terkait penanganan empat kasus korupsi.
Koordinator Koalisi Sipil Anti-Korupsi, Ronald Loblobly, mengaakan empat kasus yang dilaporkan meliputi Jiwasraya, suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, penyalahgunaan kewenangan dalam tata niaga batu bara di Kalimantan Timur, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Yang dilaporkan FA (Febrie Adriansyah), tetap. Tambahan ini terkait dengan dugaan rasuah juga terkait dengan kasus suap, kemudian juga tentang tata kelola pertambangan di Kaltim dan TPPU,” kata Ronald Loblobly.
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi juga kembali menyinggung kasus utama yang pernah dilaporkan, yakni lelang barang rampasan korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (PT GBU) yang dilakukan oleh PPA Kejagung RI.
Ronald menyebut hasil penelitian Koalisi Sipil Anti-Korupsi menunjukkan bahwa terdakwa Zarof Ricar, mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI, tidak dijerat pasal suap terkait barang bukti Rp920 miliar dan 51 kg emas.
Zarof Ricar hanya dijerat pasal gratifikasi sesuai Pasal 12B juncto Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melihat isi surat dakwaan yang dibacakan JPU Nurachman Adikusumo, wajar jika ada dugaan bahwa Zarof Ricar mendapat celah perlindungan dari Jampidsus Febrie Adriansyah, agar berpeluang divonis bebas.
Ia meminta KPK menyelidiki dugaan penyembunyian atau penyamaran uang hasil kejahatan penyalahgunaan kewenangan dan/atau korupsi yang diduga melibatkan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Febrie Ardiansyah diduga melibatkan sejumlah orang yang tergabung dalam Keluarga Besar Alumni Universitas Jambi. (*)
