JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Lilur (HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy), membuat pengakuan mengejutkan terkait dugaan aliran dana gelap sebesar Rp480 miliar untuk menyuap peserta Muktamar NU ke-35 di Jombang.
Operasi senyap bernilai fantastis ini diklaim bertujuan untuk memengaruhi secara instan hasil pemilihan Ketua Umum dan Rois Aam PBNU.
Melalui podcast Forum Keadilan (22/9/2025), Gus Lilur menyebut informasi tersebut ia peroleh langsung dari penyidik KPK di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta.
Uang ratusan miliar itu diberangkatkan dari Jakarta tenggara menuju Jombang menggunakan dua unit mobil Toyota Land Cruiser yang diangkut di atas truk derek (towing) guna menghindari kecurigaan.
“Satu mobil itu kira-kira isinya 240-an miliar,” ungkap Gus Lilur.
Menurutnya, tabir operasi ini mulai tersingkap ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam penindakan tersebut, penyidik antirasuah berhasil mengamankan barang bukti uang ratusan miliar rupiah sekaligus menangkap sejumlah pihak, termasuk sosok yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Jauh sebelum hari pemungutan suara di Jombang, manuver pengondisian ini diyakini telah bergerilya. Transaksi dalam jumlah masif dilaporkan sudah menyasar sejumlah titik strategis, salah satunya di kawasan Sukolilo, di mana pengurus tingkat wilayah (PWNU) hingga cabang (PCNU) mulai diguyur dana pelicin.
Skala pragmatisme dalam perhelatan ini dirancang dengan perhitungan matematis yang sangat terstruktur. Gus Lilur membeberkan, terdapat komitmen “uang sukses” pasca-Muktamar yang dijanjikan secara merata untuk mengunci loyalitas.
Setiap Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriyah PCNU diduga menerima jatah masing-masing sebesar Rp500 juta. Jika skema distribusi senilai Rp1 miliar per cabang ini direalisasikan penuh kepada sekitar 400 cabang PCNU se-Indonesia, maka total dana yang dihamburkan hanya untuk mengamankan suara di tingkat akar rumput saja secara kalkulatif menembus angka Rp400 miliar.
Aliran dana gelap yang mencederai muruah Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan nahdliyin.
Manuver kapital bernilai nyaris setengah triliun rupiah tersebut secara spesifik diarahkan sebagai alat tukar guling kekuasaan politik internal. Praktik ini dinilai menjadi noda hitam karena mengubah forum permusyawaratan tertinggi organisasi keagamaan menjadi arena transaksi jual-beli suara demi memonopoli kursi tertinggi di PBNU.
