JAKARTA — Penanganan serangkaian bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia kembali menyoroti ironi prioritas para pemangku kebijakan. Di tengah penderitaan rakyat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran, terjebak banjir bandang, hingga tercekik kabut asap beracun, perhatian elite politik di pusat justru terpecah pada perebutan panggung kekuasaan lima tahunan.
Di tingkat daerah, penanganan bencana kerap kali dipandang sekadar ajang seremonial. Kehadiran pejabat publik di lokasi terdampak tak jarang hanya sekadar pemenuhan kebutuhan konten visual. Lebih ironis, muncul berbagai alibi nir-empati dari para pejabat, mulai dari menyalahkan “faktor alam” hingga meremehkan penderitaan warga dengan dalih aktivitas ekonomi masih berjalan.
Sementara rakyat bertaruh nyawa, panggung politik di Jakarta justru asyik mencuri start. Belum juga kerja nyata pemerintahan baru dirasakan merata oleh korban bencana, partai-partai koalisi sudah berlomba pasang badan dan mengunci dukungan untuk Pilpres 2029.
Dukungan untuk pencalonan kembali Prabowo Subianto secara gamblang disuarakan oleh elite PAN, PKB, dan Golkar. DPP PAN menegaskan bahwa dukungan tersebut bahkan telah dideklarasikan secara resmi oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan.
Senada dengan PAN, Wakil Ketua Umum PKB Faisol Reza mengumbar dukungan penuh dengan dalih Prabowo layak memimpin dua periode.
“PKB mendukung 100 persen atau bahkan 1.000 persen pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres 2029,” ujarnya, Senin (12/10).
Jauh hari sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga blak-blakan menyuarakan dukungan partainya terhadap Prabowo untuk 2029, kendati kursi cawapresnya belum ditentukan.
Kondisi ini mempertegas ketimpangan tajam antara realitas masyarakat dan agenda panggung kekuasaan. Rakyat seolah dibiarkan bertarung sendirian bertahan hidup di tengah krisis, sementara pemulihan nasib mereka harus mengantre panjang di belakang urusan manuver dan transaksi kursi elite politik.
