JAKARTA – Usulan tambahan anggaran Polri hingga Rp66 triliun untuk tahun anggaran 2027 menuai perhatian publik. Salah satu pos yang disebut dalam pembahasan anggaran adalah kebutuhan operasional untuk penanganan kerusuhan massa.
Usulan tersebut disampaikan Astamarena Kapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat saat mewakili Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Wahyu menjelaskan pagu anggaran Polri 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp139,19 triliun. Angka itu turun sekitar Rp6,86 triliun atau 4,70 persen dibandingkan alokasi 2026 yang mencapai Rp146,05 triliun.
Menurut Polri, penurunan anggaran berdampak pada berbagai kebutuhan operasional, termasuk bahan bakar, listrik, pemeliharaan gedung, alat material khusus (almatsus), hingga perlengkapan personel.
Selain meminta tambahan anggaran, Polri juga mengusulkan pergeseran anggaran sekitar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung operasional, pendidikan, pemeliharaan fasilitas, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana.
Sementara itu, angka Rp66 triliun yang disebut dalam rapat masih berstatus usulan. Dalam perkembangan pembahasan, Komisi III DPR menyatakan akan menyetujui dan memperjuangkan tambahan sekitar Rp44,9 triliun, sehingga pagu anggaran Polri ditargetkan mencapai sekitar Rp184 triliun.
Besarnya tambahan anggaran tersebut kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Sorotan terutama tertuju pada salah satu kebutuhan yang disebut secara eksplisit, yakni kesiapan Polri dalam menghadapi kerusuhan massa.
Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan besarnya anggaran yang diajukan dan bagaimana penggunaannya nanti. Kritik juga diarahkan pada pentingnya transparansi serta pengawasan agar tambahan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan dan keamanan masyarakat.
Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi hal penting agar setiap alokasi dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan Polri.
