JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) kini menghadapi tantangan politik di tengah upayanya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di saat mantan Presiden RI itu aktif berkeliling untuk menggalang dukungan bagi PSI, polemik ijazahnya kembali menjadi sorotan, sementara putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, diterpa kontroversi dokumen penyetaraan pendidikan. Di sisi lain, Kaesang Pangarep yang memimpin PSI belum terlihat menonjol dalam pemberitaan dibandingkan aktivitas politik ayahnya.
Jokowi sebelumnya aktif turun ke daerah untuk memberikan dukungan kepada PSI. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat partai yang dipimpin Kaesang menjelang Pemilu 2029. Namun, perjalanan politik Jokowi kali ini berlangsung di tengah persoalan yang turut menyeret keluarganya. Polemik ijazah Jokowi masih bergulir di ranah hukum, dengan sejumlah pihak memperdebatkan keaslian dokumen pendidikannya. Tuduhan ijazah palsu tersebut masih menjadi persoalan hukum dan tidak boleh dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
Sorotan lain mengarah kepada Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA. MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena perkara tersebut tidak dapat membatalkan posisinya sebagai wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu yang diajukan.
Persoalan itu belum berhenti. Pada 7 Oktober 2026, Gibran dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024. Laporan tersebut merupakan tuduhan pelapor yang masih harus diproses, bukan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Sementara itu, Jokowi menjelaskan bahwa sistem pendidikan setiap negara berbeda dan jalur pendidikan Gibran perlu dipahami dalam konteks tersebut.
Situasi ini menghidupkan kembali perdebatan tentang kekuatan politik Jokowi setelah hubungannya dengan PDI Perjuangan berakhir. Dahulu, Jokowi meniti karier politik melalui partai tersebut hingga menjadi presiden dua periode. Kini, ia berupaya membantu PSI yang dipimpin Kaesang, sementara kontroversi yang menimpa dirinya dan Gibran terus menyita perhatian publik. Pertanyaan mengenai seberapa kuat Jokowi membangun kekuatan politik tanpa dukungan PDI-P pun kembali relevan. Adapun kalimat “Jokowi tanpa PDI-P bisa apa?” perlu dipastikan sumber dan konteks aslinya sebelum dikutip sebagai pernyataan langsung Megawati Soekarnoputri.
