Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan larangan bagi siswa membawa kendaraan pribadi ke sekolah di seluruh wilayah provinsi secara bertahap.
Aturan ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya yang berlaku sejak Mei 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menjelaskan bahwa larangan tersebut sudah tercantum dalam poin keenam surat edaran gubernur.
Kebijakan ini diambil untuk mendorong kedisiplinan, keselamatan, serta mengurangi kemacetan di sekitar sekolah.
Sebagai tindak lanjut, Disdik Jabar berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk memastikan infrastruktur pendukung seperti trotoar dan jalur aman bagi pelajar yang berjalan kaki tersedia dengan baik.
Pemerintah akan melakukan survei di titik-titik sekolah yang membutuhkan akses aman bagi siswa.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar, Deden Saepul Hidayat, menyebut pihaknya telah menindaklanjuti kebijakan ini melalui Surat Dinas Nomor 4389/PK.01.01/DISDIK tertanggal 11 Juni 2025.
Sosialisasi sudah dilakukan kepada seluruh cabang dinas dan satuan pendidikan agar implementasinya berjalan serentak dan terarah.
Untuk pengawasan di lapangan, Disdik melibatkan pihak sekolah dan orang tua siswa agar kebijakan ini dijalankan secara efektif.
Disdik juga telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar guna mendukung keamanan serta kelancaran pelaksanaan kebijakan.
Surat permohonan pendampingan dikirimkan ke dua institusi tersebut pada 23 Mei 2025.
Menurut Deden, sebagian besar sekolah menyambut positif aturan ini karena dinilai mampu menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian pelajar.
Namun, beberapa sekolah di daerah meminta penyesuaian karena keterbatasan transportasi umum di wilayah mereka.
Pemerintah akan mempertimbangkan masukan tersebut agar kebijakan dapat diterapkan secara proporsional dan tidak memberatkan siswa.
