KLATEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menjerat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10/2026). Sang kepala daerah diduga terlibat praktik rasuah ganda, yakni menerima suap dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus memberikan “setoran” kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi dugaan korupsi yang membelit pucuk pimpinan Pemkab Klaten tersebut.
“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (15/10).
Tidak hanya menikmati aliran dana haram dari lingkungan pemerintahannya sendiri, Hamenang juga diduga berupaya memuluskan hasil pemeriksaan keuangan daerah dengan menyuap auditor negara.
“Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit,” lanjut Budi.
Dalam operasi penggerebekan yang berlangsung di dua lokasi terpisah ini, lembaga antirasuah mengamankan total 20 orang. Mereka yang terjaring terdiri dari penyelenggara negara, ASN di lingkungan Pemkab Klaten dan BPK, hingga pihak swasta.
Saat ini, pihak-pihak yang diamankan di Klaten, termasuk Bupati Hamenang, tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Klaten. Sementara itu, pihak yang diamankan di Ibu Kota langsung dibawa untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dari lokasi penangkapan, tim penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah fantastis.
“Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar,” terang Budi.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, KPK memiliki batas waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Bupati Klaten beserta pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
