MELIHAT INDONESIA – Kepala daerah yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi, agar seluruh kepala daerah yang merupakan kader partai banteng moncong putih tak mengikuti retret di Magelang, yang direncanakan digelar pada 21–28 Februari 2024.
Megawati menginstruksikan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap berkomunikasi dengan DPP PDIP sambil menunggu perkembangan politik nasional maupun instruksi lebih lanjut.
Instruksi itu tercantum dalam surat resmi PDIP nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan hari pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Pun, surat itu keluar beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK terkait dugaan suap Harun Masiku.
Juru bicara PDIP Guntur Romli meminta surat itu tidak dikaitkan dengan peristiwa lain, sehingga tak menimbulkan penafsiran yang liar.
“Mohon dikutip surat tanpa tambahan info apa-apa,” kata dia.
Surat itu menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai, baik secara internal maupun eksternal, demi eksistensi serta kinerja partai.
Diketahui, seusai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis, 505 kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang dari hari ini hingga 28 Februari 2025.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.
Retret mencakup tiga materi utama: tupoksi kepala daerah, arahan strategis Astacita, dan pembekalan kepemimpinan dari Lemhannas. Menteri Keuangan juga akan membahas efisiensi anggaran. (*)
