Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren terlalu dibesar-besarkan oleh media.
Ia menyebut jumlah kasus sebenarnya kecil, namun seolah menjadi persoalan besar karena sorotan publik yang berlebihan.
Menurut Nasaruddin, isu kejahatan seksual di pesantren belum selesai, tetapi media telah menyorotinya secara masif hingga menimbulkan kesan negatif terhadap lembaga pendidikan berbasis agama.
Ia mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga marwah pesantren yang selama berabad-abad berperan besar dalam membangun moral dan pendidikan bangsa.
Ia menegaskan, jangan sampai pemberitaan tersebut membuat masyarakat takut atau enggan menyekolahkan anak ke pesantren.
Nasaruddin menilai perjuangan para kiai dan santri selama lebih dari dua abad dalam membangun sistem pendidikan keagamaan tidak boleh tercoreng hanya karena segelintir kasus.
Meski begitu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dan 42 persen di antaranya berupa kasus pencabulan.
Dari total kasus pencabulan itu, sekitar 36 persen terjadi di lembaga berbasis agama termasuk pesantren.
Fakta di lapangan juga menunjukkan sejumlah kasus yang melibatkan pengasuh maupun guru pesantren di berbagai daerah, mulai dari Trenggalek, Agam, Karawang, Bekasi, Sigi, Maros, hingga Tapanuli Selatan.
Kasus-kasus tersebut mencakup tindakan pelecehan dan pemerkosaan terhadap santri, baik perempuan maupun anak-anak.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian sebelumnya telah mendorong pemerintah untuk segera menyusun kurikulum pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan pesantren.
Menurutnya, lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak, bukan justru menjadi tempat munculnya teror dan pengkhianatan terhadap kepercayaan.
