Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi serius keluhan warga terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati. Ia secara tegas meminta Bupati Pati Sudewo untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat guna merespons protes yang berkembang.
“Saya sampaikan ke bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complain di wilayahnya. Kemudian, yang kedua, terkait dengan materi, yaitu naiknya PBB, satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujar Luthfi saat menghadiri acara pencanangan GEMAPATAS di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Kamis (7/8/2025).
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa kebijakan fiskal seperti PBB tidak boleh menjadi beban berat bagi masyarakat. Ia pun memberikan instruksi agar kebijakan tersebut segera ditinjau ulang secara menyeluruh.
“Kemudian, yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat ini juga. Itu nanti akan membuka dialog dan secara cepat jangan berlama-lama terus sosialisasikan secara masif sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu untuk masyarakat dari masyarakat dan oleh masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada Pati, Gubernur Luthfi juga menekankan bahwa kebijakan serupa berlaku untuk seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Ia mendorong setiap bupati dan wali kota agar selalu melakukan kajian mendalam sebelum menaikkan tarif PBB.
“Jadi semua bupati wali kota akan kita perlakukan sama, kita lakukan koordinasi terkait dengan kenaikan PBB. Lakukan permohonan kepada pihak ketiga, contoh mungkin kajian terus dikirim ke provinsi untuk dilakukan kajian kepada pihak ketiga apakah kajian kenaikan PBB itu wajar atau tidak,” tambahnya.
Dengan penekanan pada komunikasi terbuka dan evaluasi yang obyektif, Gubernur berharap agar setiap kebijakan daerah tetap berpihak pada rakyat, tidak hanya sah secara administrasi tetapi juga adil secara sosial.
