JAKARTA — Harapan para manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk langsung menyandang status sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya harus tertunda. Nasib kepegawaian mereka kini memicu kebingungan publik menyusul adanya silang pernyataan antara sejumlah petinggi pemerintahan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, secara tegas meluruskan simpang siur informasi tersebut. Dony membantah bahwa para manajer Kopdes akan otomatis mendapatkan status pegawai BUMN begitu mereka direkrut.
Menurut penuturan Dony, alih-alih langsung diangkat, para manajer tersebut harus terlebih dahulu menjalani masa penugasan sekaligus masa pembinaan selama dua tahun. Selama periode tersebut, mereka akan difokuskan sepenuhnya untuk mengurus dan membesarkan ekosistem koperasi di tingkat desa.
Secara struktural, pada tahap awal ini para manajer akan ditempatkan di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, Dony enggan merinci lebih jauh mengenai hak dan kepastian kontrak mereka usai masa dua tahun tersebut berakhir. Ia justru melemparkan urusan detail kepegawaian ini kepada pimpinan perusahaan terkait.
“Untuk penjelasan lebih rinci mengenai status kepegawaiannya, silakan tanyakan langsung kepada Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota,” jelas Dony.
Klarifikasi dari pihak Danantara ini sontak menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan janji pemerintah sebelumnya. Publik mengingat jelas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang sempat memberikan angin segar. Sebelumnya, Zulhas menyatakan dengan meyakinkan bahwa para manajer Kopdes akan langsung terdaftar secara resmi sebagai pegawai BUMN di bawah bendera PT Agrinas Pangan Nusantara.
Adanya ketidaksinkronan informasi antara level kementerian dan badan pengatur BUMN ini pada akhirnya membuat status ribuan calon manajer Kopdes Merah Putih menggantung tanpa kepastian hitam di atas putih yang jelas.
