Pemerintah akan memusatkan penyaluran berbagai barang subsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai upaya memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Kebijakan ini juga ditujukan untuk menekan praktik penyimpangan dalam distribusi barang bersubsidi sekaligus memperluas peran koperasi sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, sejumlah komoditas bersubsidi seperti pupuk hingga elpiji nantinya akan disalurkan melalui jaringan KDMP.
“Hampir semua barang subsidi bisa kita salurkan di koperasi supaya tidak diselewengkan karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu,” ujar Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Menurut Prabowo, selama ini masih ditemukan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran akibat ulah oknum yang memanfaatkan sistem demi kepentingan pribadi. Bahkan, ia menyebut ada barang subsidi yang diduga diselundupkan ke luar negeri.
“(Barang subsidi) diatur sedemikian, bahkan diselundupkan di luar negeri. Itu latar belakang Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Selain menjadi jalur distribusi barang subsidi, Prabowo mengatakan KDMP juga akan dikembangkan sebagai pusat layanan masyarakat. Di dalamnya akan tersedia apotek yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, serta fasilitas cold storage untuk membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen maupun tangkapan ikan.
Tak hanya itu, KDMP juga akan menyediakan layanan simpan pinjam dengan akses pembiayaan yang lebih murah, termasuk kredit mikro dan super mikro seperti program Mekaar.
Prabowo mengungkapkan pemerintah menargetkan bunga kredit Mekaar yang saat ini mencapai sekitar 22 persen dapat diturunkan menjadi 8 persen.
Bahkan, ia berharap suku bunga tersebut ke depan bisa ditekan hingga 5 persen, meski tetap mempertimbangkan biaya operasional lembaga keuangan.
“Saya maunya 5%, tapi bankir-bankir Rosan cs jangan pak terlalu tipis kita punya ongkos. Tapi dibandingkan 22%, lumayan 8%. Betul tidak!” ujar Prabowo.
Di sisi lain, perluasan fungsi KDMP mulai memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.
Sejumlah kalangan mempertanyakan bagaimana nasib toko kelontong yang selama ini dibangun secara mandiri oleh masyarakat, maupun apotek yang berdiri setelah melalui proses perizinan dan investasi yang tidak mudah.
Kekhawatiran tersebut muncul karena pelaku usaha kecil sebelumnya telah menghadapi persaingan dengan minimarket modern dan jaringan supermarket besar.
Dengan KDMP yang nantinya menjual barang kebutuhan pokok, LPG, pupuk bersubsidi, membuka apotek, hingga menyediakan layanan simpan pinjam, muncul pertanyaan apakah koperasi bentukan pemerintah itu akan semakin mempersempit ruang usaha masyarakat kecil atau justru mampu berjalan berdampingan tanpa mematikan pasar yang sudah ada.
Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan secara rinci mekanisme yang akan diterapkan agar pengembangan KDMP tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pedagang kecil, pemilik toko kelontong, maupun pelaku usaha lain yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
