MELIHAT INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto mendukung wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menentukan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.
Prabowo menilai, demokrasi Pilkada langsung, di mana gubernur, wali kota atau bupati, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, menghabiskan begitu banyak biaya.
Mantan Danjen Kopassus tersebut mendukung wacana yang dilontarkan Partai Golkar, agar gubernur hingga bupati atau wali kota, dipilih oleh DPRD.
Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD akan menghemat biaya, sehingga Pilkada berlangsung secara efisien dari segi anggaran.
Prabowo mengungkapkan pandangannya tersebut saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).
Ia menyatakan ketertarikannya pada gagasan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai perlunya reformasi dalam sistem Pilkada saat ini.
Ia mengajak semua pihak, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir saat itu, untuk mempertimbangkan besarnya anggaran yang terkuras untuk penyelenggaraan Pilkada.
Prabowo memberikan contoh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang hanya memilih anggota DPRD, dan kemudian DPRD lah yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.
Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.
Prabowo menyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD sangat efisien dan tidak memerlukan anggaran tambahan. Ia kemudian bertanya kepada para ketua umum partai yang hadir, apakah keputusan tersebut dapat diambil pada saat itu juga. (*)
