SEMARANG — Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah. Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (24/8/2026), dengan membawa tujuh tuntutan yang menyoroti sejumlah persoalan nasional dan daerah.
Koordinator aksi, Fadhil Dzikra, menyoroti komunikasi publik pemerintah yang dinilai masih bermasalah. Menurut mahasiswa, sejumlah pernyataan pejabat yang menuai kontroversi menunjukkan perlunya perbaikan etika, transparansi, dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai pelaksanaannya di Semarang perlu dievaluasi karena munculnya persoalan kesehatan pada pelajar. Mereka juga mengkritik dampak program terhadap distribusi dan harga sejumlah komoditas pangan.
Selain itu, mahasiswa menyoroti penanganan bencana, termasuk gempa Flores dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Mereka mempertanyakan kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai lebih banyak diarahkan pada proyek strategis dibanding memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana.
Dukung Gerakan AMPB Pati
Dalam aksi tersebut, mahasiswa Undip juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang akan menyuarakan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam aksi di Jakarta.
Mahasiswa menilai tuntutan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mendorong pemerintah serta DPR segera mengambil langkah konkret terhadap regulasi tersebut.
Selain empat isu utama tersebut, massa aksi membawa total tujuh tuntutan yang mencakup evaluasi kebijakan pemerintah, perbaikan komunikasi publik, perlindungan masyarakat, serta penguatan penanganan persoalan sosial dan lingkungan.
Aksi mahasiswa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah secara tertib.
