JAKARTA – Nama Nur Mariyana Putri, eks Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, mendadak jadi sorotan tajam. Hal ini tak lepas dari mencuatnya skandal dugaan pungutan liar (pungli) bernilai fantastis di dalam rutan tersebut.
Kasus ini sebenarnya telah lebih dulu ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Pada 1 September 2026, Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas, Lilik Sujandi, telah menonaktifkan dua petugas—yang diduga salah satunya berkaitan dengan posisi Mariyana—dari jabatan masing-masing demi kelancaran proses pemeriksaan.
Namun, borok di dalam rutan semakin terang benderang setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 15 September 2026. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada 29 September 2026, Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan membeberkan temuan mencengangkan hasil wawancara dengan para warga binaan.
Tarif pungli yang dipatok di rutan tersebut terbilang tak masuk akal. Untuk bisa menyelundupkan dan menggunakan handphone di dalam sel, napi dimintai uang hingga Rp250 juta. Sementara itu, untuk sekadar pindah sel atau yang dikenal dengan istilah “turun kamar”, warga binaan wajib menyetor uang pelicin sebesar Rp500 ribu.
Tak hanya sarat praktik pungli, pengawasan Ombudsman juga menemukan kondisi fasilitas rutan yang memprihatinkan. Ketersediaan air bersih bagi para napi kerap terganggu, diperparah dengan kondisi hunian yang overcapacity. Rutan yang sejatinya didesain hanya untuk 411 orang, kini disesaki oleh 525 warga binaan aktif.
Meski nama Nur Mariyana Putri santer dikaitkan sebagai pejabat yang masuk dalam radar pemeriksaan Ditjenpas, status dugaan pungli ‘gila-gilaan’ ini masih terus didalami. Temuan informasi tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut untuk dapat dibuktikan sebagai fakta yang berkekuatan hukum.
