Isu mengenai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah mendapat tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Ia menegaskan tidak ada tekanan maupun intimidasi bagi warga yang ingin menyampaikan pendapat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Dudung menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menyebut mayoritas warga merasa takut berbicara soal politik di era pemerintahan Prabowo.
“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, ‘kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain’,” kata Dudung, Kamis (14/5/2026).
Ia meminta masyarakat tidak membangun narasi seolah pemerintah antikritik. Menurutnya, kritik hingga kebencian di ruang publik merupakan bagian dari demokrasi.
“Gus Dur (Presiden keempat RI) pernah menyampaikan bahwa sebenar apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun yang kamu kerjakan, pasti ada kebencian orang lain,” tuturnya.
Dudung juga memastikan tidak ada ancaman bagi masyarakat yang menyampaikan koreksi kepada pemerintah.
“Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu,” tegas Dudung.
Selain itu, ia menilai berbagai program pemerintah telah memberi dampak positif bagi masyarakat meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, termasuk pada program MBG.
Di akhir pernyataannya, Dudung mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan semangat nasionalisme.
“Saya berharap media pun punya jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara,” ujar Dudung memungkasi.
Dudung berharap seluruh pihak dapat terus menjaga persatuan serta mendukung pembangunan bangsa secara bersama-sama.
