MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Program makan siang gratis merupakan program andalan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.
Mereka berdua percaya bahwa dengan memberikan makan siang gratis, dapat membantu mengurangi angka kelaparan dan meningkatkan fokus serta prestasi belajar anak-anak di sekolah.
Pemerintah telah menyiapkan danabesar untuk pelaksanaan program makan siang gratis tahun 2025. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk program ini. Besarnya dana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesehatan dan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta.
Rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tim presiden terpilih Prabowo.
“Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa, beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.
“Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan,” ujar Basuki.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini. (**)
