“Kita juga masih belum tahu konsepnya, untuk pemerintahan yang akan datang seperti apa, dan tentunya kita juga masih menunggu apa yang akan diambil pemerintah terkait dengan kelanjutan IKN.”
MELIHAT INDONESIA, NUSANTARA – Penyelesaian pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Hal ini menyusul adanya target IKN dapat digunakan secara fungsional untuk menggelar upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustuts 2024 mendatang. Saat ini konstruksi infrastruktur di Batch I IKN mencapai 86 persen.
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau progres pembangunan di IKN.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, didampingi wakil ketua dan anggota sebanyak 39 orang.
Membersamai anggota parlemen ini Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.
Komisi V DPR RI Lasarus mengharapkan, pembangunan IKN terus berlanjut, siapa pun pemimpinnya, karena sudah dimulai seiring dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang bersifat mengikat.
“Itu sudah disepakati secara politik juga, tentu kita berharap yang seperti ini masa tidak dilanjutkan,” ujar Lasarus, Selasa (2/7/2024).
Dikatakannya, dalam kunjungan kerja spesifik ke IKN, hampir seluruh anggota komisi hadir.
Namun setelah melihat progres langsung, Lasarus menilai masih perlu kerja keras dan banyak biaya.
“Ini tidak mudah dan masih juga perlu banyak biaya kalau saya lihat,” ucapnya.
Lasarus menambahkan, Komisi V DPR RI juga ingin mengetahui seberapa mendesak pembangunan ini untuk bisa segera selesai, namun hal ini masih perlu didiskusikan lagi.
Dia juga akan membawa masalah ini menjadi agenda Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan formulasi yang tepat meneruskan pembangunan IKN di tengah kondisi saat ini.
“Taget utamanya kan mengejar pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI dulu di sini,” tukasnya.
Sementara itu terkait penyelesaian dan penggunaan gedung-gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN , Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
Pasalnya, saat ini masih dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subiyanto.
“Kita juga masih belum tahu konsepnya, untuk pemerintahan yang akan datang seperti apa, dan tentunya kita juga masih menunggu apa yang akan diambil pemerintah terkait dengan kelanjutan IKN,” ungkapnya.
Diakuinya, kalau dilihat dari kondisi saat ini masih dalam proses, khusus untuk pekerjaannya terlihat masih sangat mendasar untuk sampai pada tahap operasionalisasi.
Lasarus menegaskan, masih perlu waktu yang cukup lama untuk Indonesia belajar dari berbagai negara tentang pemindahan ibu kota.
“Ada yang sampai 50 tahun baru bisa ditempati dan dilaksanakan perpindahan secara menyeluruh.”
“Nah, untuk di Indonesia berapa tahun, kita tunggu saja, dan ini juga memerlukan komitmen dan kebersaman dari kita,” tutupnya. (*)
