JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka mengungkap asal-usul uang tunai Rp800 juta yang dikembalikan oleh Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal. Dana tersebut dipastikan bersumber dari PT Summarecon Agung Tbk (SMC) sebagai biaya jasa pengamanan kawasan lahan sengketa seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan bahwa kasus ini berakar dari klaim warga atas sebagian lahan yang dikelola PT SMC. Warga yang mengklaim kepemilikan sempat mengajukan pemblokiran dokumen ke Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor. Untuk memuluskan proses Hak Guna Bangunan (HGB), PT SMC diduga kuat menyuap oknum pejabat Kementerian ATR/BPN agar blokir tersebut dicabut.
“Dan keterlibatan GRIB Jaya di situ, salah satunya untuk pengamanan lahan,” ungkap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menanggapi hal ini, kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, membenarkan penyerahan uang Rp800 juta kepada tim penyidik KPK pada 15 Oktober 2026. Menurutnya, uang itu awalnya diberikan oleh pengacara berinisial MW yang mewakili PT SMC jauh sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT).
Namun, pihak Hercules curiga dan mempertanyakan maksud pemberian dana tersebut. Mereka menilai angka Rp800 juta sangat tidak wajar untuk meredakan sengketa tanah yang nilai objeknya mencapai triliunan rupiah.
“Pilihan kami adalah menyerahkannya kepada KPK agar asal-usul dan kemungkinan kaitannya dengan perkara dapat ditelusuri secara transparan,” tegas Wilson.
Pengusutan aliran dana ke ormas ini merupakan pengembangan dari OTT KPK pada 14 September 2026 yang menyita uang tunai fantastis senilai Rp106,3 miliar. Dalam pusaran kasus suap HGB ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka, di antaranya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantah Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Dirut PT SMC Adrianto Pitojo Adi.
Kini, penyidik terus mendalami sejauh mana irisan uang pengamanan lahan tersebut terkoneksi dengan jaringan suap di tubuh Kementerian ATR/BPN. Penyelidikan ini juga sejalan dengan manuver Hercules yang pada Senin (19/10/2026) malam sempat mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN guna menuntut penangkapan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
