JAKARTA – Calon presiden (capres) 2024 nomor urut tiga Ganjar Pranowo berjanji akan memutihkan kredit macet seluruh nelayan di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar nelayan lebih produktif dan semakin sejahtera.
Guru Besar Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya, Saut Gurning menilai, inisiasi pemutihan kredit atau utang nelayan adalah gagasan yang baik dan sangat tepat.
Pakar di bidang kemaritiman ini menuturkan, dengan penghapusan utang dan pemberdayaan nelayan, maka nelayan akan lebih sehat dan kuat untuk menjadi pengelola, sekaligus penjaga sumber daya perikanan (SDP) baik tangkap dan budidaya nasional.
“Sangat tepat, dan secara empirik sudah berhasil dilakukan di banyak negara, dengan model kombinasi antara pemutusan kemiskinan alias kredit macet atau utang dan usaha pemberdayaan baik untuk ketrampilan, kemampuan mengelola atau merawat kapal atau jaring hingga kemampuan komersial nelayan,” kata Saut, Kamis (4/1/2023).
Sebab, selama ini utang dalam komunitas nelayan erat kaitannya dengan banyak persoalan ekonomi, lingkungan dan sosial di perairan. Masyarakat nelayan yang miskin, khususnya mereka yang terjerat utang atau kredit macet akhirnya secara faktual melakukan praktek penangkapan ikan yang lebih mendegradasi lingkungan laut,
Nelayan miskin yang terjerat utang terpaksa menggunakan tempat pemijaan ikan, serta sumber daya perikanan dan budidaya lainnya dengan teknologi alat tangkap atau metode apa adanya. Mereka terpaksa melakukannya karena tidak mempunyai modal akibat lilitan beban utang kredit.
“Termasuk dengan dampak sosial, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Dimensinya cukup besar,” kata Saut.
Namun, kata Saut, di samping pemutihan atas kredit, nelayan juga perlu diberdayakan agar tidak kembali terjerat lilitan utang. Nelayan harus mendapatkan pendampingan supaya memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan serta keuangan dengan baik.
Menurutnya, Ganjar dan Mahfud mampu melakukannya jika terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Asalkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai partisipasi yang kuat dalam mendukung usaha perbaikan lingkungan perairan (pantai) laut, sumber daya perikanan, dan sumber daya alam.
Dia mengatakan, banyak negara berkembang dan maju juga melakukan hal yang sama. Ia mencontohkan, misalnya di Filipina, India, Australia, dan negara Asia lainnya. Kuncinya pada
kombinasi strategi pemutusan plus pemberdayaan perlu dilakukan secara simultan
“Di India dilakukan dengan gabungan dana negara dan donor. Di Filipina dengan dana negara. Di Canada didanai dengan dana keuangan biru atau blue finance yang dikumpulkan dana negara, swasta dan masyarakat. Debt write off istilahnya,” paparnya.
Saut menambahkan, pemutihan dana kredit macet yang dilansir sekitar Rp186 miliar itu juga berpotensi sangat memutus rantai kemisikan sekitar 30-40 persen nelayan miskin di Indonesia.
Nelayan menjadi bantalan atau fondasi penting dari pengembangan sumber daya yang seimbang dari segi manfaat ekonomi, ekologi dan sosiologis.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia terdapat sekitar 1,27-1,3 juta nelayan pada 2022. Jumlah tersebut potensial untuk mendorong ketahanan pangan khususnya ketersediaan nutrisi, dan kesehatan laut nasional termasuk pertahanan dan keamanan wilayah kepulauan nasional
“Dan inilah esensi dari pengembangan ekonomi biru. Dimana sumber daya perikanan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas industri kapal dan pengepul ikan, lalu kelestarian lingkungan, namun juga komunitas nelayan. Jadi triple track dalam segitiga ekonomi biru itu,” imbuhnya.
