Pemetaan ini penting untuk memastikan sebaran dapur SPPG merata, efektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan lapangan.
Pemerintah Kabupaten Blora terus memperkuat komitmen dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran. Wakil Bupati Blora yang juga Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blora wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG yang digelar di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Senin (13/10/2025). Kegiatan ini diikuti Forkopimda, Korwil SPPG, para Kepala Dinas, Forkopimcam se-Blora, Kepala Puskesmas, hingga ahli gizi dari seluruh SPPG di Kabupaten Blora.
Menurut Wabup Sri Setyorini, saat ini terdapat 55 dapur SPPG yang aktif di Blora. Ia mendorong agar seluruh dapur segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama dapur layak beroperasi.
“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG-nya untuk memenuhi persyaratan SLHS dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN, dan itu saya batasi sampai tanggal 1 November. Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” tegas Wakil Bupati Blora.
Wabup juga memastikan, Pemkab Blora siap memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis agar seluruh dapur memenuhi standar sebelum batas waktu tersebut. Ia menekankan pentingnya setiap dapur memiliki tester makanan untuk memastikan kualitas hidangan.
Samakan Persepsi, Pastikan Kualitas Menu Anak Sekolah
Rakor ini juga menjadi ajang menyamakan visi seluruh pelaksana program agar pelaksanaan MBG berjalan seragam dan sesuai tujuan.
“Karena banyaknya aduan yang masuk ke kami selaku Satgas, makanya pada hari ini kami undang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi untuk anak itu yang apa, untuk anak-anak sekolah seperti apa, jadi tidak sembarangan menyajikan,” ucap Wakil Bupati Blora.
Dalam kesempatan itu, para ahli gizi diberi ruang untuk menyampaikan proses kerja mereka, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Tadi dipanggil satu per satu, itu tanpa pemberitahuan dulu, spontan semua, kita ingin tahu kesiapan ahli gizi itu seperti apa,” imbuhnya.
Dorong Koordinasi dan Pemetaan Ulang SPPG
Wabup juga meminta seluruh Forkopimcam segera menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan kepala desa di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan memastikan pendataan penerima manfaat berjalan akurat dan terintegrasi.
“Kami mohon kepada Pak Camat selaku koordinator wilayah masing-masing kecamatan, untuk segera merapatkan hal ini bersama Kapolsek, Danramil sekaligus kepala desa, yang terkait dengan berdirinya SPPG di tempat itu, ada berapa yang sasaran yang harus dilayani,” pinta Wabup.
Ia menambahkan, perlu dilakukan pemetaan ulang (mapping) terhadap dapur dan penerima manfaat program MBG agar distribusi lebih merata dan sesuai kebutuhan.
“Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya, kalau ada yang overload kita geser, kita mapping ulang. Setelah mendapat masukan dari pak camat, kami beri waktu satu minggu, kita mapping lagi, kita geser-geser,” jelasnya.
Anggaran Harus Tepat Guna
Dalam kesempatan yang sama, Wabup juga menegaskan penggunaan anggaran program MBG harus sesuai peruntukan. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi dalam pemanfaatan dana.
“Anggaran sebesar Rp10.000 per penerima manfaat, wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan,” tegas Wakil Bupati Blora.
Menurutnya, anggaran operasional dan sewa dapur sudah memiliki pos tersendiri, sehingga dana pembelian bahan pangan tidak boleh dialihkan untuk kebutuhan lain.
Peran Ahli Gizi Jadi Kunci Kualitas Program
Ahli Gizi SPPG Karangjati 1 Blora, Nur Intan, turut berbagi pengalaman tentang peran penting ahli gizi dalam memastikan makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi anak-anak penerima manfaat.
“Ahli gizi bekerja mulai dari perencanaan, bagaimana ahli gizi menyusun standar menu, standar porsi kemudian pola menu, sekiranya pola menu yang akan digunakan seminggu ke depan. Dalam pemilihan bahan ahli gizi juga memiliki spesifikasi bahan makanan, jadi ketika ada bahan makanan yang datang akan dilakukan penyortiran jika ada bahan makanan yang terindikasi busuk atau berlubang itu kita mengajukan retur ke supplier,” jelas Nur Intan.
Ia menambahkan bahwa proses pemasakan dilakukan secara sistematis dengan pengawasan ketat melalui quality control (QC) dan uji organoleptik, untuk memastikan cita rasa dan keamanan makanan tetap terjaga.
“Ahli gizi berperan pada proses pengolahan ini dimana ahli gizi berperan untuk melakukan QC (quality control) atau uji organoleptic pada proses pemasakan dan juga ahli gizi berperan membuat sampel,” tambahnya.
Setiap porsi makanan juga mengacu pada golden sample, yakni contoh takaran makanan yang disesuaikan dengan standar gizi.
“Setelah itu nanti ada uji organoleptic, pagi biasanya kita juga melakukan tester sendiri, jadi kita pagi mencicipi makanannya sekiranya ini tadi yang diantarkan pagi masih layak atau tidak, kemudian yang siang kita juga coba makan lagi sama seperti yang diantarkan tadi apakah masih layak dikonsumsi atau tidak,” ungkap Nur Intan.
Ahli gizi juga menjaga komunikasi aktif dengan pihak sekolah agar menu yang disajikan sesuai kebutuhan dan selera anak.
“Selanjutnya, kami akan segera mengganti dengan paket menu yang baru dan lebih sesuai,” tandas Nur Intan.
Komitmen Bersama Wujudkan Generasi Sehat dan Cerdas
Melalui program Makan Bergizi Gratis yang terus diperkuat dari sisi standar, kualitas, dan pengawasan, Pemkab Blora menegaskan tekadnya untuk menghadirkan generasi sehat dan cerdas.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan mulai dari peningkatan higienitas dapur, pendataan ulang sasaran, hingga pengawasan penggunaan anggaran, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program ini.
