Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkap ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi menimpa puluhan ribu pekerja dalam waktu dekat. Kondisi tersebut disebut dipicu melonjaknya harga gas industri yang kini menjadi beban berat bagi sejumlah sektor manufaktur.
Peringatan itu disampaikan Andi Gani saat menghadiri Rapat Kerja Nasional serikat pekerja di Jakarta, Selasa (23/6/2026), di hadapan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, industri keramik menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat kenaikan biaya energi.
Ia menyebut sekitar 55 ribu pekerja dari sejumlah perusahaan keramik besar terancam kehilangan pekerjaan apabila persoalan harga gas tidak segera ditangani. Bahkan, ancaman PHK massal tersebut disebut dapat terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.
Andi Gani menjelaskan bahwa lonjakan harga gas industri telah membuat biaya produksi meningkat drastis. Kondisi ini dikhawatirkan tidak hanya menghantam industri keramik, tetapi juga berpotensi merembet ke sektor manufaktur lain yang bergantung pada pasokan gas sebagai sumber energi utama.
Mendengar laporan tersebut, Dasco langsung merespons dengan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, di tengah acara. Dalam percakapan itu, Dasco meminta penjelasan terkait kondisi harga gas industri sekaligus mencari kemungkinan solusi yang bisa segera dilakukan.
Simon menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk membahas langkah penyesuaian harga LNG guna membantu industri yang saat ini mengalami tekanan biaya produksi.
Sementara itu, Dasco meminta agar upaya mitigasi segera dilakukan mengingat ancaman PHK telah berada di depan mata. Ia juga mengusulkan adanya pertemuan antara pihak terkait, termasuk perwakilan buruh dan perusahaan, guna mencari solusi yang dapat mencegah puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian.
Persoalan harga gas industri kini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menyangkut keberlangsungan usaha, tetapi juga nasib ribuan pekerja yang bergantung pada sektor manufaktur. Pemerintah dan pelaku industri pun didorong segera menemukan jalan keluar agar ancaman PHK massal dapat dihindari.
