SANGGAU, KALIMANTAN BARAT — Jelang 17 Agustus, bukan hanya Merah Putih yang menjadi perhatian di Kalimantan Barat. Bendera merah-kuning-biru yang dikenal sebagai Bendera Borneo Raya kembali berkibar dan memicu perbincangan soal identitas Dayak, aspirasi masyarakat Kalimantan, hingga posisi simbol tersebut dalam bingkai NKRI.
Bendera tersebut sempat diturunkan dan diamankan aparat di Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Persoalan kemudian diselesaikan melalui musyawarah antara Forkopimcam Tayan Hulu dan Aliansi Borneo Raya Menggugat pada 10 Agustus 2026.
Dalam musyawarah itu disepakati Bendera Borneo Raya dapat dikibarkan berdampingan dengan Merah Putih, dengan posisi Bendera Merah Putih lebih tinggi. Aliansi juga menyatakan komitmennya menjaga persatuan dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam Naskah Akademik yang disusun Teddy Velantino, Bendera Borneo Raya disebut sebagai simbol identitas budaya dan kedaulatan masyarakat adat, bukan simbol gerakan separatisme. Secara historis, bendera tersebut memiliki kaitan dengan Partai Dayak yang digagas F.C. Palaunsoeka dan Oevang Oeray pada 1945.
Namun, bagi pengusungnya, persoalan ini tidak semata-mata tentang simbol. Inisiator gerakan Borneo Raya, Andreas, menyebut pengibaran bendera tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Kalimantan.
Bendera Borneo Raya bahkan direncanakan kembali dikibarkan pada 17 Agustus 2026, termasuk di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau.
Bagi masyarakat yang mengusungnya, bendera tersebut menjadi sarana menyampaikan keresahan sekaligus meminta pemerintah lebih serius mendengar aspirasi masyarakat Kalimantan. Sementara dari sisi budaya, simbol merah-kuning-biru dipandang sebagai bagian dari identitas masyarakat Dayak.
Kini perhatian tertuju pada momentum 17 Agustus: akankah Bendera Borneo Raya kembali berkibar berdampingan dengan Merah Putih sebagai simbol identitas sekaligus aspirasi masyarakat Kalimantan?
