Aliansi MBG Watch menuding Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan informasi yang menyesatkan terkait sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menilai pernyataan pemerintah yang menyebut anggaran MBG tidak berasal dari anggaran pendidikan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Perwakilan MBG Watch, Annette Mau, menyampaikan hal tersebut saat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Selamatkan Anggaran Pendidikan menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPR RI, Rabu (5/8/2026).
“Pernyataan dari Seskab Teddy Indra Wijaya, pernyataan dari Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti bahwa anggaran MBG tidak memakan dari pendidikan itu adalah kebohongan,” kata Annette.
Koalisi mendesak DPR segera menggelar audiensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebelum pembahasan RAPBN 2027 dimulai. Mereka meminta DPR memastikan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG sesuai putusan MK serta memperjelas sumber pendanaan program tersebut.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menilai tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda pelaksanaan putusan MK. Menurutnya, pemisahan anggaran pendidikan dan MBG dapat diterapkan mulai APBN 2027 meski putusan memberi batas waktu paling lambat 2028.
Selain menyoroti persoalan anggaran, MBG Watch juga menyinggung sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, seperti Blora, Lampung, Wates, Semarang, Malang, hingga Papua. Mereka meminta DPR mengevaluasi pelaksanaan program agar tidak mengorbankan kualitas layanan publik lainnya.
Koalisi memberi tenggat hingga 12 Agustus 2026 bagi DPR untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka mengancam akan melayangkan somasi terbuka dan mempertimbangkan kembali membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme constitutional complaint.
