Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berhemat sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat. Namun, di saat yang sama muncul data pengadaan proyek fitness center di lingkungan Kemendagri dengan anggaran hampir Rp4 miliar.
Tito sebelumnya meminta pemda memangkas berbagai belanja yang dinilai tidak penting sebelum mengajukan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan tersebut disampaikan karena sedikitnya **79 daerah disebut berpotensi kesulitan membayar belanja pegawai.
“Kami akan turunkan tim, apakah sudah melakukan efisiensi. Efisiensi dulu,” kata Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Tito, pemerintah pusat tidak akan langsung memberikan tambahan dana sebelum memastikan daerah telah melakukan penghematan secara maksimal. Pemda diminta mengevaluasi perjalanan dinas, rapat kerja, hingga berbagai pengeluaran operasional lainnya.
Namun, seruan tersebut kini menjadi sorotan setelah data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat adanya paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Fitness Center Kemendagri dengan kode tender 10125572000.
Paket yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendagri tersebut memiliki pagu anggaran Rp3,985 miliar, bersumber dari APBN 2026, dan berlokasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat.
Kemunculan proyek tersebut menimbulkan pertanyaan soal konsistensi kebijakan efisiensi. Ketika daerah diminta memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas sebelum memperoleh tambahan TKD, publik tentu bisa mempertanyakan apakah pembangunan sarana fitness senilai hampir Rp4 miliar juga masuk kategori belanja yang benar-benar mendesak.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata soal keberadaan fasilitas olahraga, melainkan prioritas penggunaan anggaran negara. Apalagi pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja di tengah sejumlah daerah yang menghadapi tekanan anggaran.
