BLORA – Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan. OPD tak hanya diminta memastikan anggaran terserap, tetapi juga aktif menggali sumber pendapatan baru untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Hal itu disampaikan Arief dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi PAD Tahun 2026 di Sekretariat Daerah Blora, Selasa (8/9/2026).
“Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” kata Arief.
Ia meminta OPD dan para camat memetakan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Arief mencontohkan sektor peternakan, sumur tua dan minyak rakyat, kehutanan hingga industri pengolahan kayu.
“Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu,” ujarnya.
Arief juga menekankan pentingnya penegakan perda serta digitalisasi transaksi pajak dan retribusi.
Menurutnya, ETPD dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif dan akuntabel sekaligus membantu meningkatkan PAD.
Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Drs. Muhammad Mas’ud, M.M., Ph.D.
menyebut PAD Blora sekitar Rp547 miliar atau 6 persen dari APBD 2025 sebesar Rp2,831 triliun. Blora juga berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kemandirian fiskal.
Mas’ud mendorong penguatan data wajib pajak, inovasi ETPD, evaluasi regulasi serta optimalisasi berbagai sumber PAD, termasuk PBB, pajak hotel dan restoran, BPHTB, reklame, BUMD dan aset daerah.
Sementara itu, Pj Sekda Blora Dasiran menilai aset Pemkab yang belum optimal juga perlu dikembangkan melalui kolaborasi dengan BUMD maupun pihak ketiga sesuai aturan.
Penguatan PAD tersebut diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal Pemkab Blora sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
