JAKARTA – Zakat tak lagi ingin dipandang sebatas kewajiban keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah mulai mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal nasional, salah satunya dengan menjadikannya sebagai tax credit atau pengurang pajak secara langsung.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Cholil Nafis menyusul dilantiknya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Cholil menilai kebijakan tersebut dapat memberikan dua dorongan sekaligus bagi masyarakat, yakni motivasi menjalankan kewajiban agama sekaligus berkontribusi dalam sistem keuangan negara.
“Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit, sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan,” ujar Cholil, Selasa (15/9/2026).
Menurut Cholil, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, kekuatan tersebut dinilai masih membutuhkan dukungan regulasi agar dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap pembangunan nasional.
Ia berharap Suahasil dapat mendorong penguatan ekonomi syariah sehingga peran masyarakat Muslim tidak hanya berhenti sebagai konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan ekonomi nasional.
“Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tetapi menjadi penopang pembangunan Indonesia,” ungkap Cholil.
Wacana zakat sebagai tax credit pada dasarnya berbeda dengan mekanisme pengurangan penghasilan kena pajak. Jika diterapkan sebagai kredit pajak, zakat yang memenuhi ketentuan dapat diperhitungkan langsung terhadap pajak yang harus dibayar.
Dorongan MUI tersebut sekaligus menempatkan kebijakan zakat dalam pembahasan yang lebih luas mengenai integrasi ekonomi syariah dengan sistem keuangan negara.
