KARO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada keluarga siswa yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Namun, salah satu pesannya kepada orang tua justru ikut menjadi perhatian: membawa bekal dari rumah untuk sementara waktu.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi siswa yang masih menjalani perawatan di RS Efarina Etaham dan RS Amanda Berastagi, Jumat (11/9/2026). Ia meminta anak-anak tidak dipaksakan kembali ke sekolah sebelum kondisi mereka benar-benar pulih.
“Jangan dipaksakan masuk kalau sebelum fit total ya pak ya dan saya titip anaknya bawa bekal dari rumah,” ujar Gibran.
Selain meminta maaf atas nama pemerintah, Gibran memastikan penanganan medis para siswa menjadi perhatian pemerintah. Ia juga menyatakan biaya pengobatan akan ditanggung hingga para korban pulih.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah kasus dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan menu MBG di Karo kembali menjadi sorotan. Data yang dilaporkan ANTARA menyebut 361 siswa dari SMAN 1 Berastagi serta SMA dan SMK Swasta Bersama diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG pada 13 Agustus 2026.
Pada 11 September, sebanyak 24 siswa masih menjalani perawatan di dua rumah sakit di Berastagi, terdiri dari 21 siswa di RS Efarina Etaham dan tiga siswa di RS Amanda.
Saran membawa bekal dari rumah kemudian menjadi bagian yang menarik perhatian karena muncul setelah pemerintah menjalankan program MBG sebagai kebijakan pemenuhan gizi siswa.
Dalam konteks tersebut, pesan Gibran dapat dibaca sebagai langkah kehati-hatian sementara bagi siswa yang kondisi kesehatannya belum pulih, bukan sebagai pengumuman penghentian program MBG secara keseluruhan.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga membuka pertanyaan mengenai evaluasi keamanan pangan dan pengawasan pelaksanaan MBG. Pemerintah masih perlu memastikan penyebab gangguan kesehatan serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan sebelum siswa kembali mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Dengan demikian, persoalannya bukan hanya soal bekal atau MBG, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan bersamaan dengan standar keamanan pangan dan perlindungan kesehatan siswa.
