JAKARTA – Cara Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan menuai sorotan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie bahkan menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya aturan khusus mengenai etika dalam penggunaan kekuasaan.
Purbaya dicopot dalam reshuffle kabinet pada Senin (14/9/2026) dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Suahasil langsung dilantik Prabowo di Istana Negara pada hari yang sama.
Sorotan Jimly terutama tertuju pada cara Purbaya mengetahui pergantian tersebut. Berdasarkan laporan awak media, Purbaya baru mengetahui dirinya tidak lagi menjabat Menkeu setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat proses pergantian berlangsung.
Jimly mengatakan Indonesia membutuhkan Undang-Undang Etika Bernegara untuk menata etika penggunaan kekuasaan.
“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri,” kata Jimly melalui akun X pribadinya, Kamis (17/9/2026).
Ia menilai pemberitahuan mengenai pergantian Purbaya dilakukan dengan cara yang kurang etis. Menurutnya, sorotan tersebut juga menjadi alasan dirinya memahami kritik yang muncul di media sosial.
Di sisi lain, Istana menyebut pergantian tersebut sebagai hal biasa dan merupakan hak prerogatif Presiden.
Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto juga membantah bahwa pencopotan Purbaya berkaitan dengan perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Purbaya sendiri sebelumnya mengatakan pergantian sejumlah pejabat Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor dalam pencopotannya. Ia juga menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Purbaya kemudian digantikan Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Usai dilantik, Suahasil menyatakan akan menjaga kredibilitas APBN dan memastikan defisit tetap berada dalam batas maksimal 3 persen dari PDB.
